Miliaran Rupiah Cair, Mengapa Wajah Beberapa Desa di Pemalang "Masih Gini-Gini Aja"?

Pernahkah Sampean melintasi jalanan sebuah desa di Kabupaten Pemalang yang masih bergelombang dan berlubang, lalu bergumam dalam hati: "Katanya setiap desa dapat kucuran Dana Desa hingga miliaran rupiah, kok desaku masih gini-gini aja?"

Jika Sampean pernah memikirkan hal tersebut, Sampean tidak sendirian. Sejak digulirkan pertama kali, program Dana Desa (DD) memang menjadi angin segar bagi pembangunan daerah tertinggal. Pemalang, dengan ratusan desa yang dimilikinya, tentu mendapatkan "kue" anggaran yang sangat fantastis setiap tahunnya. Namun, realita di lapangan sering kali memunculkan pertanyaan kritis: Mengapa realisasi Dana Desa di beberapa wilayah Pemalang terasa kurang maksimal?

Sebagai sebuah refleksi dan opini bersama, mari kita bedah akar masalahnya tanpa perlu saling tuding, melainkan untuk mencari solusi agar desa kita bisa mandiri.

1. Sindrom "Membangun Beton", Lupa Membangun Manusia

Salah satu penyakit kronis dalam penyerapan Dana Desa adalah orientasi yang terlalu fokus pada pembangunan fisik. Benar, jalan aspal, gapura megah, atau balai desa yang mentereng itu penting dan paling mudah terlihat oleh mata (dan kamera pengawas anggaran).

Namun, esensi Dana Desa sebenarnya adalah pemberdayaan masyarakat. Di beberapa tempat, anggaran habis untuk proyek semen dan batu bata, sementara program pelatihan UMKM, pencegahan stunting, atau modal BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sering kali dianaktirikan. Hasilnya? Fisik desa berubah, tapi ekonomi warganya tetap jalan di tempat.

2. Kapasitas SDM Aparatur Desa yang Timpang

Kita harus jujur, mengelola uang negara sebesar Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar per tahun bukanlah perkara sepele. Ini butuh keahlian perencanaan, administrasi, hingga pelaporan pajak yang ketat.

Di beberapa desa di Pemalang, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desanya masih belum merata. Banyak perangkat desa yang "gagap" menghadapi regulasi pencairan yang kerap berubah-ubah. Akibatnya, ketakutan akan tersangkut kasus hukum membuat aparat desa memilih program "cari aman" atau malah serapan anggarannya menjadi lambat (silpa tinggi).

3. Minimnya Inovasi (Penyakit Copy-Paste Program)

Pernahkah Sampean memperhatikan mengapa program desa A dan desa B kerap sama persis dari tahun ke tahun? Kurangnya inovasi membuat Dana Desa hanya menjadi rutinitas tahunan. Tidak banyak desa yang berani menggali potensi lokalnya.

Padahal, jika desa pesisir di Pemalang fokus mengolah hasil lautnya lewat BUMDes, atau desa di dataran tinggi punggung Gunung Slamet fokus pada agrowisata secara masif, perputaran ekonomi lokal akan jauh lebih terasa dampaknya dibanding sekadar membangun selokan yang sama setiap musim kemarau.

4. Transparansi yang Masih Setengah Hati

Dalam era digitalisasi, transparansi adalah kunci. Memang, sudah banyak desa di Pemalang yang memajang baliho besar berisi APBDes di depan balai desa. Tapi, apakah itu cukup?

Masyarakat butuh transparansi yang lebih partisipatif. Warga jarang dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara esensial. Seringkali, musyawarah hanya menjadi ajang stempel formalitas, sementara program-programnya sudah "diketok palu" oleh segelintir elit desa. Kurangnya keterlibatan warga inilah yang membuat rasa memiliki (sense of belonging) terhadap fasilitas desa menjadi rendah.

Apa Solusinya? Saatnya Warga Bersuara!

Dana Desa bukanlah uang milik Kepala Desa atau Perangkat Desa; itu adalah uang rakyat yang dititipkan ke desa. Agar realisasinya maksimal dan tepat sasaran, masyarakat Pemalang tidak boleh hanya menjadi penonton.

• Ikut Kawal Musrenbangdes: Jangan malas jika diundang rapat desa. Usulkan program yang berdampak pada ekonomi jangka panjang, bukan sekadar perbaikan fisik.\
• Hidupkan BUMDes: Dorong desa untuk memiliki unit usaha yang dikelola profesional oleh anak-anak muda desa yang kreatif.
• Tingkatkan Pengawasan Publik: Bertanya dan mengkritisi kebijakan desa adalah hak setiap warga negara, selama dilakukan dengan sopan dan berdasarkan data.

Pada akhirnya, Dana Desa adalah senjata paling ampuh untuk mengentaskan kemiskinan di akar rumput. Jangan sampai miliaran rupiah yang mengalir ke Pemalang setiap tahunnya hanya lewat begitu saja, tanpa meninggalkan jejak kesejahteraan bagi warganya.

Desa Sampean, tanggung jawab Sampean juga. Sepakat?

Berbagi :